Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar, Saiful Bahri

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memaksimalkan pelayanan dasar masyarakat di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pada 2026 mendatang.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pembangunan, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik lainnya.

Plt Kepala Bappeda Sy. Vanesa Vilna melalui Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar, Saiful Bahri mengatakan, penurunan transfer ke daerah memaksa pemerintah daerah lebih kreatif dalam memprioritaskan program.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi fokus utama, sehingga penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan yang lebih selektif dan efisien.

“Pengurangan dana transfer tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Justru ini momentum bagi kita untuk memperkuat perencanaan, memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Saiful Bahri pada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).

Ia menyebutkan, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas karena langsung bersinggungan dengan kualitas hidup masyarakat.

Dalam situasi fiskal yang menantang, pemerintah daerah dituntut untuk menghindari program yang tidak strategis dan lebih fokus pada kegiatan yang memberikan dampak luas.

Selain itu, ia menekankan perlunya memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program pembangunan berjalan sinergis.

Menurutnya, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan melalui pemangkasan, tetapi juga dengan memastikan setiap OPD bergerak searah dalam mencapai target pembangunan daerah.

Bappeda Kukar juga mendorong agar OPD lebih aktif melakukan inovasi pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah layanan dasar sudah mulai mengadopsi digitalisasi, sehingga upaya meningkatkan efisiensi dapat terus dilanjutkan tanpa mengurangi akses masyarakat.

Di sisi lain, kondisi ini turut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, baik melalui kerja sama dengan pihak swasta, optimalisasi pendapatan asli daerah, maupun skema pendanaan lain yang memungkinkan percepatan pembangunan.

Ia menegaskan, Bappeda Kukar tengah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal.

“Kami tidak ingin ada program yang berjalan tanpa hasil yang jelas. Dengan anggaran yang terbatas, efektivitas menjadi kunci utama,” ujarnya.

Dengan strategi tersebut, Bappeda Kukar berharap pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan meskipun tantangan fiskal semakin berat. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan. (Adv/riz)